Perlawanan Sobe Sonbai III, melawan Belanda tahun 1905

 

Perlawanan Sobe Sonbai III terhadap Kolonialisme Belanda di Timor Barat (1905–1921): Kajian Historis atas Politik Penaklukan dan Restrukturisasi Kekuasaan Tradisional

Pendahuluan
Sejarah kolonialisme di Timor Barat pada awal abad ke-20 ditandai oleh berbagai bentuk resistensi masyarakat lokal terhadap ekspansi pemerintahan Hindia Belanda. Salah satu tokoh penting dalam perlawanan tersebut adalah Sobe Sonbai III, seorang pemimpin tradisional Sonbai yang dalam arsip kolonial Belanda disebut sebagai pretendent-keizer atau “kaisar tandingan.” Penyebutan tersebut mencerminkan upaya pemerintah kolonial untuk menolak legitimasi politik Sonbai sebagai pewaris kekuasaan tradisional Timor.
Kajian ini membahas perlawanan Sobe Sonbai III dalam konteks proses konsolidasi kolonial Belanda di Timor Barat antara tahun 1905 hingga 1921. Fokus utama penelitian diarahkan pada strategi militer kolonial, restrukturisasi kerajaan lokal, relasi antara elite Timor dan komunitas Tionghoa, serta dampak sosial-politik yang ditimbulkan oleh penaklukan kolonial.
Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik kolonial dengan memanfaatkan sumber-sumber primer berupa surat kabar kolonial Hindia Belanda dan laporan pemerintah kolonial, serta sumber sekunder berupa kajian akademik modern mengenai sejarah Timor.

Latar Belakang Politik Timor Barat Awal Abad ke-20
Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mulai memperkuat kontrol administratif di wilayah Timor Barat. Sebelumnya, banyak kerajaan lokal di Timor masih memiliki otonomi luas dan mempertahankan struktur politik tradisional. Menurut Stefan Farram, kebijakan kolonial pada masa itu diarahkan untuk mengubah Timor dari wilayah kerajaan semi-otonom menjadi daerah administratif yang tunduk langsung kepada pemerintah kolonial.^[Stefan Farram, From Timor Koepang to Timor NTT: A Political History of West Timor, 1901–1967 (Leiden: Brill, 2014), hlm. 42.]
Dalam sistem politik tradisional Timor, Sonbai memiliki posisi simbolik penting sebagai pusat legitimasi kekuasaan. Karena itu, keberadaan Sobe Sonbai III dipandang Belanda sebagai ancaman terhadap stabilitas kolonial. Pemerintah kolonial kemudian menolak mengakui legitimasi politiknya dan menyebutnya sebagai “pengklaim takhta.”

Ekspedisi Militer Belanda Tahun 1905–1906
Pada 2 November 1905, pemerintah kolonial menugaskan Captain Franssen Herderschee untuk memimpin operasi militer terhadap Raja Benu, Raja Tefnai, dan Sobe Sonbai III. Operasi ini menjadi bagian dari kampanye militer Belanda untuk mengakhiri perlawanan rakyat Timor.
Sumber kolonial menjelaskan bahwa masyarakat Timor pada masa itu tinggal di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Benteng pertahanan tradisional dibangun di atas bukit berbatu dan diperkuat oleh bambu berduri maupun pagar kayu. Kondisi geografis ini memungkinkan masyarakat melakukan perlawanan gerilya terhadap pasukan kolonial.
Dalam laporan kolonial disebutkan:
“De bergvestingen der inlanders werden vernield en de bevolking naar de wegen overgebracht.”(Benteng-benteng pegunungan pribumi dihancurkan dan penduduk dipindahkan ke dekat jalan).— Bataviaasch Nieuwsblad, 1905.
Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa strategi kolonial tidak hanya bertujuan menghancurkan kekuatan militer lokal, tetapi juga mengontrol ruang hidup masyarakat melalui pemindahan penduduk ke wilayah yang mudah diawasi.

Kebijakan Kolonial dan Restrukturisasi Sosial
Untuk memperkuat kontrol atas Timor Barat, pemerintah kolonial memberlakukan sejumlah kebijakan baru. Kebijakan tersebut meliputi:
Pelarangan kepemilikan senjata api oleh penduduk lokal.
Penghancuran benteng-benteng tradisional di pegunungan.
Pemindahan penduduk ke wilayah dekat jalan kolonial.
Pembatasan mobilitas pedagang Tionghoa dan pendatang asing melalui sistem surat jalan.
Pendirian pasar kolonial untuk mengurangi dominasi perdagangan lokal.
Pemecahan kerajaan-kerajaan besar agar mudah dikendalikan.
Pelarangan praktik hauteas atau pengayauan.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi kolonial yang dalam historiografi modern dikenal sebagai pacification policy, yakni kebijakan “penertiban” wilayah melalui kombinasi kekuatan militer dan reorganisasi administratif.
Menurut H.G. Schulte Nordholt, restrukturisasi permukiman masyarakat Timor pada awal abad ke-20 mengubah pola sosial tradisional masyarakat Atoni secara mendasar.^[H.G. Schulte Nordholt, The Political System of the Atoni of Timor (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1971), hlm. 88–93.]
Dampak kebijakan tersebut masih terlihat hingga kini melalui keberadaan “kampung lama” di daerah pegunungan dan “kampung baru” di sekitar jalan raya.

Keterlibatan Komunitas Tionghoa dalam Perlawanan
Salah satu aspek penting dalam perlawanan Sobe Sonbai III adalah keterlibatan komunitas Tionghoa di Timor. Arsip kolonial menyebut Tji A Man sebagai penasihat intelektual sekaligus pemasok senjata bagi pihak Sonbai.
Selain Tji A Man, beberapa tokoh Tionghoa lain yang disebut membantu perjuangan Sonbai adalah:
Baa Kapitan
Nie Puk Nan
Ence Kie
Keterlibatan komunitas Tionghoa menunjukkan bahwa resistensi terhadap kolonialisme di Timor tidak hanya dilakukan oleh elite lokal, tetapi juga melibatkan jaringan ekonomi regional.
Setelah penangkapan Tji A Man, seorang saudagar kaya bernama Tjung Fuk Long berusaha mendatangkan pengacara dari Batavia. Namun sebelum pengacara tersebut tiba, pemerintah kolonial menyatakan bahwa Tji A Man meninggal akibat bunuh diri di penjara melalui hukuman gantung. Narasi resmi kolonial ini kemudian menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat lokal.

Akhir Perlawanan dan Pengasingan Sobe Sonbai III
Menurut laporan kolonial, pada tahun 1906 Sobe Sonbai III menyerah setelah dibujuk oleh Fetor Besiana. Penyerahan tersebut menandai berakhirnya fase utama perlawanan bersenjata Sonbai terhadap Belanda.
Tokoh-tokoh perlawanan lain seperti Kornel Oteh dan Hati Kornel melarikan diri ke wilayah Portugis melalui Noetoko dan Noemuti. Sementara itu, Meo Naek Paut Lopo tetap melanjutkan perlawanan hingga tewas dalam pertempuran.
Sesudah penaklukan tersebut, pemerintah kolonial mengasingkan Sobe Sonbai III ke Waingapu selama dua tahun sebelum mengizinkannya kembali ke Camplong. Namun kekuasaan Sonbai tidak dipulihkan. Wilayah Sonbai justru dipecah menjadi beberapa kerajaan kecil seperti Amfoang, Molo, Miomafo, dan Fatuleu.
Kebijakan pemecahan kerajaan ini merupakan strategi kolonial klasik divide et impera untuk mencegah munculnya kembali pusat kekuasaan tradisional yang kuat.
Pada tahun 1913, Besi Keli Sonbai bersama Aloep Kono mencoba mengembalikan Sobe Sonbai III ke takhta, tetapi gagal.
Tahun 1921, pemerintah kolonial memperbolehkan Sobe Sonbai III kembali ke Kauniki karena faktor usia. Namun menurut laporan kolonial, ia kembali terlibat dalam aktivitas perlawanan sehingga ditangkap dan dibawa ke Kupang. Di kota inilah ia kemudian meninggal dunia.

Analisis Historis
Perlawanan Sobe Sonbai III menunjukkan bahwa kolonialisasi Timor Barat bukan sekadar proses administratif, melainkan transformasi besar terhadap struktur politik dan sosial masyarakat lokal. Pemerintah kolonial menggunakan operasi militer, pemindahan penduduk, penghancuran benteng tradisional, dan restrukturisasi kerajaan untuk memperkuat kekuasaan mereka.
Dalam perspektif historiografi kolonial, Sobe Sonbai III digambarkan sebagai “pemberontak” atau “pengklaim kekuasaan.” Namun dalam perspektif sejarah lokal, ia dapat dipahami sebagai simbol perlawanan terhadap intervensi kolonial dan penghancuran tatanan politik tradisional Timor.
Kajian ini juga memperlihatkan bahwa hubungan antara elite Timor dan komunitas Tionghoa memainkan peranan penting dalam dinamika anti-kolonial di Timor Barat awal abad ke-20.

Kesimpulan
Perlawanan Sobe Sonbai III merupakan salah satu episode penting dalam sejarah kolonial Timor Barat. Konflik ini memperlihatkan benturan antara sistem kekuasaan tradisional Timor dengan proyek kolonial modern Belanda.
Penaklukan Sonbai tidak hanya mengakhiri perlawanan politik lokal, tetapi juga mengubah struktur sosial masyarakat Timor melalui pemindahan penduduk, penghancuran benteng tradisional, dan pemecahan kerajaan-kerajaan besar.
Kajian terhadap perlawanan Sobe Sonbai III memperlihatkan bahwa sejarah kolonial Timor Barat merupakan sejarah negosiasi, resistensi, dan transformasi kekuasaan yang kompleks, melibatkan masyarakat lokal, elite tradisional, komunitas Tionghoa, dan negara kolonial Belanda.

Daftar Pustaka
Sumber Primer Kolonial
Bataviaasch Nieuwsblad. Edisi 1905–1906.
De Locomotief. Edisi 1905–1906.
Soerabaijasch Handelsblad. Edisi 1905–1906.
Koloniaal Verslag van Nederlandsch-Indië, 1906.
Arsip Militer Hindia Belanda tentang Ekspedisi Timor, 1905–1906.
Buku dan Kajian Akademik
Farram, Stefan. From Timor Koepang to Timor NTT: A Political History of West Timor, 1901–1967. Leiden: Brill, 2014.
Hägerdal, Hans. Lords of the Land, Lords of the Sea: Conflict and Adaptation in Early Colonial Timor. Leiden: KITLV Press, 2012.
Schulte Nordholt, H.G. The Political System of the Atoni of Timor. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1971.
Vlekke, Bernard H.M. Nusantara: A History of Indonesia. Den Haag: W. van Hoeve, 1959.

Sumber sekunder : Felix Nesi FB