KEPULAUAN TALAUD DALAM JALUR KUASA DAN MONOPOLI VOC ABAD KE-17 HINGGA AWAL ABAD KE-18

 

KEPULAUAN TALAUD DALAM JALUR KUASA DAN MONOPOLI VOC ABAD KE-17 HINGGA AWAL ABAD KE-18

Oleh : Alffian  Walukow

Kajian ini merekonstruksi kondisi geografis, demografis, tata politik, militer, serta dinamika sosial-keagamaan di Kepulauan Talaud pada akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Dengan mengandalkan sumber primer kolonial, terutama mahakarya François Valentyn, Oud en Nieuw Oost-Indië (1724), serta laporan ekspedisi militer-sipil VOC, studi ini menunjukkan bahwa Talaud bukanlah wilayah pinggiran yang pasif. Sebaliknya, Kepulauan Talaud merupakan arena kontestasi geopolitik yang dinamis antara kerajaan-kerajaan lokal (Tabukan, Taruna, Manganitu, Siau, dan Tagulandang), Kesultanan Ternate, Kesultanan Maguindanao di Filipina Selatan, dan VOC yang agresif dalam memaksakan monopoli rempah-rempah melalui kebijakan ekstirpasi.

BAB I: GEOGRAFI MARITIM DAN PETA DEMOGRAFI KEPULAUAN TALAUD

1. Letak Spesifik dan Signifikansi Navigasi

Dalam konstelasi geopolitik maritim Asia Tenggara abad ke-17, Kepulauan Talaud (Talautse) memegang peranan penting sebagai gerbang perbatasan utara Nusantara yang berbatasan langsung dengan Filipina Selatan. Berdasarkan catatan navigasi masa itu yang dihimpun oleh François Valentyn, gugusan pulau ini terletak di sebelah timur laut pada posisi sekitar lima derajat Lintang Utara. Posisinya menjadi titik transit strategis antar-kawasan dengan estimasi jarak pelayaran sebagai berikut:

• 27 mil laut dari wilayah Mangindanao (Mindanao, Filipina Selatan).
• 12½ mil laut dari Pulau Sarangani.
• Sekitar 18 mil laut dari bagian utara Pulau Sangihe.

Di antara titik-titik tersebut, terbentang lebih dari dua puluh pulau kecil yang membentuk formasi Kepulauan Talaud. Masyarakat maritim setempat memiliki tradisi lisan yang meyakini bahwa pada kondisi cuaca yang sangat cerah, mereka dapat melihat pancaran cahaya dari kebun-kebun di Mangindanao. Namun, akurasi klaim visual ini diragukan oleh Valentyn secara ilmiah. Melalui perhitungan kartografi kolonialnya, jarak riil antar-kedua wilayah tersebut mencapai 23–24 mil laut, sebuah jarak yang terlalu jauh untuk pengamatan mata telanjang dari wilayah pesisir.

2. Klasifikasi Pulau dan Karakteristik Fisik

Secara keseluruhan, gugusan ini memiliki tiga belas pulau utama di samping kluster pulau kecil di sekitar wilayah Lirong dan Karkarottang. Berdasarkan status keterhunian dan identifikasi toponimi pada akhir abad ke-17, klasifikasi kepulauan ini terbagi atas:

• 4 pulau berpenghuni.
• 7 pulau yang telah teridentifikasi namanya secara pasti.
• 9 pulau tidak berpenghuni.
• 6 pulau kecil yang belum memiliki penamaan resmi.

Beberapa pulau yang dicatat secara mendetail dalam laporan kolonial antara lain Noeffa (Noenoefa), Karotta, Karkarottang, Karkalang (Karakelang), Lirong, dan Kabroewang.

• Pulau Karotta: Berupa pulau kecil sepanjang setengah mil, lebar kurang dari setengah mil, dan keliling satu setengah mil yang dikelilingi oleh formasi terumbu karang berbahaya. Di sisi timur pulau ini, terdapat dua tonjolan karang yang menjorok sejauh seperempat mil ke arah laut lepas.
• Pulau Noenoefa (Noeffa): Terletak di sebelah timur Karotta, pulau ini dikelilingi gugusan karang kecil dengan jarak keliling pulau sekitar empat mil. Noenoefa memegang peran sentral sebagai salah satu basis permukiman terpadat dan episentrum militer di Talaud pada periode tersebut.

 

 

 

 

 

BAB II: STRUKTUR POLITIK KONDOMINIUM TRADISIONAL DI PULAU NOENOEFA

1. Faksionalisasi Kekuasaan dan Aliansi Sangihe

Pulau Noenoefa menyajikan model pemerintahan komunal yang unik dalam sejarah politik lokal. Wilayah ini tidak tunduk pada satu penguasa tunggal, melainkan dibagi ke dalam tiga faksi kekuasaan tradisional yang beraliansi dengan kerajaan-kerajaan besar di Pulau Sangihe. Pola pemerintahan bersama ini menyerupai sistem kondominium maritim. Tiga desa utama di Noenoefa mencerminkan peta pembagian kekuasaan tersebut:

A. Desa Noenoefa

Merupakan pusat pemukiman terbesar dengan estimasi populasi mencapai 1.200 jiwa. Wilayah administratif desa ini dibagi secara setara ke dalam tiga faksi militer-politik:

• Faksi Raja Tabukan: Merupakan kekuatan dominan mutlak di desa ini dengan kemampuan mobilisasi militer mencapai 300 pria bersenjata.
• Faksi Raja Taruna (Taroena): Menguasai zona kedua desa dengan kekuatan pertahanan sebesar 70 pria bersenjata. Raja Taruna juga diketahui mendirikan kediaman resmi di pulau ini.
• Faksi Raja Manganitu (Mangenitoe): Menguasai zona ketiga dengan kekuatan militer terkecil, yakni 30 pria bersenjata, dan memiliki rumah tinggal di wilayah tersebut.

B. Desa Lijang

Berbeda dengan dinamika faksional di Desa Noenoefa, Desa Lijang berada di bawah kontrol eksklusif Kerajaan Tabukan. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 520 jiwa dan didukung oleh kekuatan pertahanan sebanyak 80 prajurit bersenjata. Pemerintahan harian di Lijang dijalankan oleh seorang pejabat lokal bernama Tojongan yang bertindak atas nama Raja Tabukan.

C. Desa Bacaffa

Desa ini berpenduduk sekitar 300 jiwa dengan kekuatan militer mandiri sebanyak 30 pria bersenjata. Struktur kekuasaan di Bacaffa dipimpin oleh seorang Goegoego (penguasa wilayah/wakil raja) bernama David Pandjalang, yang menempatkan seorang pejabat bernama Baylang untuk mengurus urusan birokrasi taktis di lapangan.

2. Transformasi Birokrasi: Dari Pejabat Tradisional ke Zee-Voogd

Secara akumulatif, Pulau Noenoefa mampu memobilisasi antara 440 hingga 450 prajurit bersenjata, menjadikannya pangkalan militer yang diperhitungkan oleh VOC di perbatasan utara. Pada masa awal, roda pemerintahan kolektif di Noenoefa dijalankan secara konsensus oleh tiga pejabat tradisional utama, yaitu Malacca (wakil Raja Tabukan), Canonen (wakil Raja Taruna), dan Lomisi (wakil Raja Manganitu).

Seiring meningkatnya penetrasi politik VOC dan intervensi kerajaan induk di Sangihe pada akhir abad ke-17, sistem pemerintahan kolektif ini direstrukturisasi. Jabatan ketiga tetua tersebut digantikan oleh sistem Zee-Voogd (Pengawas Laut). Zee-Voogd merupakan pejabat birokrasi maritim yang ditunjuk langsung oleh kerajaan pusat untuk mengamankan kepentingan geopolitik, memantau perairan, serta menjadi penyambung lidah kepentingan dagang kolonial Belanda.

 

BAB III: GEOPOLITIK PULAU KARKALANG DAN SISTEM PEMBAGIAN ADMINISTRASI

1. Lanskap Geografis Pulau Karkalang

Pulau Karkalang (Karakelang)—yang dalam beberapa sumber kartografi disebut juga sebagai Pulau Poeloetang—merupakan pulau terbesar di Kepulauan Talaud. Terletak sekitar lima mil laut ke arah barat laut dari gugusan Noenoefa, pulau ini berbentuk menyerupai segitiga dengan tiga sudut utama yang mengarah ke barat laut, timur tenggara, dan barat daya.

Karakteristik topografis Karkalang didominasi oleh rangkaian pegunungan di bagian selatan dan tenggara, di mana wilayah tenggara merupakan titik tertinggi di pulau ini. Sebaliknya, wilayah utara dan tengah pulau cenderung berupa dataran rendah yang landai. Estimasi dimensi pulau ini berdasarkan survei abad ke-17 memiliki panjang sekitar 7 mil, lebar 4 mil, serta keliling wilayah mencapai 20 mil perjalanan.

2. Konfigurasi Sepuluh Desa dan Faksi Kekuasaan

Pulau Karkalang memiliki sepuluh desa utama. Kekuasaan atas desa-desa ini terfragmentasi secara tajam ke dalam empat faksi politik yang dikendalikan oleh Raja Tabukan, Raja Tagulandang, Goegoego Thomas Wácla, dan Goegoego David Pandjalang:

                  STRUKTUR KEKUASAAN MILITER PULAU KARKALANG

                     (Total: 970 Prajurit / ±2.000 Penduduk)

                                      │

     ┌────────────────────────┬───────┴────────┬────────────────────────┐

     │                        │                │                        │

┌────┴────────────┐      ┌────┴────────────┐┌──┴─────────────┐      ┌──┴─────────────┐

│  Faksi Tabukan  │      │ Faksi Tagulanda ││ Faksi T. Wácla │      │Faksi Pandjalang│

│ (240 Prajurit)  │      │ (510 Prajurit)  ││ (150 Prajurit) │      │ (70 Prajurit)  │

└────┬────────────┘      └────┬────────────┘└────┬───────────┘      └────┬───────────┘

     ├─ Naun (30)             └─ Poeloetang(510) ├─ Entsje (50)          ├─ Makatara (50)

     ├─ Boendade (90)                            └─ Ajen (100)           └─ Kiama (20)

     ├─ Gemy (30)

     ├─ Bomboe (50)

     └─ Bolloedoe (40)

• Faksi Raja Tabukan (Total 240 Prajurit): Mengendalikan lima desa utama, yaitu Desa Naun (dipimpin seorang Marinho atau juru sita; 30 prajurit), Desa Boendade (dipimpin Goegoego Pipi; 90 prajurit), Desa Gemy (dipimpin Sengadji Tronga; 30 prajurit), Desa Bomboe (dipimpin Orangkaya Balanga; 50 prajurit), dan Desa Bolloedoe (dipimpin Kapten Tatengken; 40 prajurit).
• Faksi Goegoego Thomas Wácla (Total 150 Prajurit): Menguasai dua desa, yakni Desa Entsje yang dipimpin oleh Tatogel (50 prajurit) dan Desa Ajen yang dipimpin oleh Sengadji Memuas (100 prajurit).
• Faksi Goegoego David Pandjalang (Total 70 Prajurit): Menguasai Desa Machatarang/Makatara yang dipimpin Kimelaha Rarojong (50 prajurit) dan Desa Kiama yang dipimpin Kapten Tolinbabi (20 prajurit).
• Faksi Raja Tagulandang (Total 510 Prajurit): Menguasai secara absolut Desa Poeloetang. Desa ini tercatat sebagai permukiman terkuat dan paling masif di seluruh Karkalang. Raja Tagulandang menjalankan kendali dari pusat pemerintahannya di Pulau Pangasare melalui seorang Zee-Voogd lokal bernama Tobomila.

Secara demografis, Pulau Karkalang berpenduduk sekitar 2.000 jiwa dengan kapasitas militer total mencapai 970 pria bersenjata. Tingginya rasio militer terhadap populasi total ini mencerminkan betapa dominannya fungsi pertahanan, peperangan antarpulau, dan kesiapsiagaan militer dalam struktur sosial masyarakat Talaud di bawah tekanan geopolitik eksternal.

 

BAB IV: PERISTIWA DAN SENGKETA KEDAULATAN DI PULAU LIRONG

1. Keadaan Geografis dan Administrasi Desa

Pulau Lirong (Talani) terletak di antara Pulau Karkalang dan Pulau Kabroewang, memanjang dari arah tenggara ke barat laut. Pulau dengan panjang 5 mil, lebar rata-rata setengah mil, dan keliling 12–13 mil ini memiliki kontur perbukitan curam di bagian tengah serta berbukit kembali di ujung barat laut. Pusat administrasi maritim utama yang paling dikenali pada peta kolonial adalah Desa Saliloeboeda (Solibaboeda / Saleboeboe) yang terletak di sebuah teluk strategis di bagian selatan-tenggara pulau.

Secara keseluruhan, Lirong memiliki delapan desa yang terbagi ke dalam dua poros faksi kekuasaan:

• Poros Raja Tabukan (570 Prajurit): Menguasai enam desa, meliputi Lirong-bawah (dipimpin Kapten Binka; 150 prajurit), Rinkallom (dipimpin Sengadji Lalafoe; 50 prajurit), Mofon dan Selle (keduanya di bawah kontrol Sengadji Babwolle; total 100 prajurit), Kalonga (dipimpin Sengadji Mangoebo; 70 prajurit), dan Saliloeboeda (pusat administrasi utama di bawah Goegoego Leffi; 200 prajurit).
• Poros David Pandjalang (250 Prajurit): Menguasai dua desa, yaitu Desa Alloe (dipimpin Sengadji Berloe; 200 prajurit) dan Desa Lirong-atas (dipimpin Zee-Voogd atau Kapten Laut Domoni; 50 prajurit).

2. Kronoligi Konflik Legitimasi (1689–1705)

Dengan total populasi mencapai 2.500 jiwa dan kekuatan militer sebesar 820 pria bersenjata, Lirong menjadi salah satu wilayah paling bergolak karena resistensi politiknya terhadap hegemoni luar. Kronologi ketegangan politik di Lirong terekam dalam rentetan peristiwa berikut:

• Tahun 1689 (Petisi Hukum Lirong kepada VOC): Perwakilan masyarakat Lirong mengajukan petisi keberatan resmi kepada utusan Kompeni (VOC). Mereka menuntut kejelasan status politik wilayah mereka, hak-hak pemerintahan otonom jemaat lokal, serta memprotes intervensi sewenang-wenang Raja Tabukan. Namun, petisi ini diabaikan oleh VOC demi menjaga stabilitas hubungan dengan sekutu regionalnya (Tabukan).
• Strategi Konversi Agama dan Interniran ke Batavia: Di tengah tekanan Tabukan, seorang pemimpin lokal Lirong mencoba meluncurkan manuver politik radikal untuk melepaskan diri. Ia mendekati VOC dan menyatakan diri berpindah keyakinan ke agama Kristen dengan harapan mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan kemerdekaan politik dari kedaulatan Belanda. Namun, atas desakan diplomatik Raja Tabukan yang marah, pejabat VOC menangkap tokoh tersebut dan mengirimkannya ke Batavia untuk diinterogasi. Permohonan kemerdekaan politik Lirong pun ditolak mentah-mentah oleh Dewan Hindia (Raad van Indië).
• Tahun 1705 (Pembangkangan Terbuka Goegoego Rion): Resistensi mencapai puncaknya ketika Goegoego Rion melakukan penolakan terbuka terhadap klaim kedaulatan Raja Tabukan atas Pulau Lirong. Rion secara berani membeberkan argumen hukum historis bahwa relasi historis antara Lirong dan Tabukan di masa lampau murni sebatas traktat bantuan militer timbal balik (mutual military alliance), kerja sama taktis masa perang, dan ikatan persahabatan antar-pemimpin adat. Rion menegaskan bahwa hubungan tersebut sama sekali bukan merupakan penaklukan yuridis maupun penyerahan kedaulatan wilayah, sehingga mengutuk klaim sepihak Raja Tabukan sebagai tindakan fiktif dan ilegal.

 

 

BAB V: EKSTIRPASI REMPAH, KEKUASAAN SIAU DI KABROEWANG, DAN SUPREMASI TERNATE

1. Jurisdiksi Kerajaan Siau di Pulau Kabroewang

Pulau Kabroewang terletak satu mil laut di sebelah tenggara Pulau Lirong. Berbentuk hampir bulat dengan panjang 4 mil, lebar 2 mil, dan keliling 9–10 mil, pulau ini memiliki keuntungan maritim karena sebagian besar pesisirnya bebas dari terumbu karang berbahaya. Berbeda dengan Noenoefa, Karkalang, dan Lirong yang didominasi penetrasi faksi Sangihe, Kabroewang secara administrasi berada di bawah kontrol penuh Kerajaan Siau.

Kabroewang hanya memiliki dua desa utama yang menampung sekitar 1.000 penduduk dan 300 pria bersenjata:

• Desa Tówa Debále: Dipimpin oleh penguasa lokal bergelar Raja Papoela yang mendiami rumah kayu besar tradisional.
• Desa Manáre (Manenan): Diurus oleh seorang Zee-Voogd bernama Mahenke yang bertindak sebagai representasi resmi urusan maritim dan administratif Raja Siau.

Secara makro, jika kekuatan Kabroewang dikombinasikan dengan seluruh pulau yang dicatat Valentyn, total kapasitas militer yang dapat dimobilisasi di Kepulauan Talaud mencapai 2.600 prajurit bersenjata dari total populasi 8.100 jiwa.

2. Kebijakan Ekstirpasi Robertus Padtbrugge dan Perlawanan Pasif (1677–1689)

Pada masa kepemimpinan Gubernur VOC di Maluku, Robertus Padtbrugge (1677–1682), VOC menerapkan kebijakan kejam yang dikenal sebagai Ekstirpasi. Kebijakan ini mewajibkan pemusnahan dan penebangan massal pohon cengkih dan pala di luar wilayah pusat produksi yang ditentukan Belanda, demi menjaga kelangkaan barang dan mengontrol stabilitas harga tinggi di pasar global. Talaud, yang secara historis memiliki pohon cengkih tua alami dan kayu berkualitas tinggi seperti Kayu Lololing (sejenis kayu hitam/ebony), menjadi target operasi pembersihan ini.

• Ekspedisi Inspeksi Akhir November 1689: VOC mengirimkan tim inspeksi bersenjata yang dipimpin oleh perwira militer Vaandrig (Letnan Dua) David Haak dan pejabat sipil Onderkoopman Pieter Alstein. Misi utama mereka adalah melacak sisa-sisa pohon rempah pasca-ekstirpasi dan memutus jalur penyelundupan ilegal yang menghubungkan Talaud dengan wilayah Mangindanao di Filipina Selatan.
• Strategi Kamuflase Pemusnahan: Saat diinterogasi oleh Haak dan Alstein, para tetua lokal di Kabroewang awalnya bersaksi bahwa seluruh tanaman cengkih telah musnah total. Namun, penyelidikan mendalam VOC membongkar taktik perlawanan pasif masyarakat Talaud. Penduduk lokal terbukti secara sengaja menyembunyikan tunas cengkih dan pala di wilayah pedalaman dan lembah rahasia untuk digunakan sebagai obat tradisional. Untuk mengelabui patroli VOC, penduduk membiarkan tunggul pohon bekas tebangan membusuk selama berbulan-bulan di jalur utama agar para petugas kolonial percaya bahwa program pemusnahan telah sukses. Langkah ini membuktikan adanya resistensi ekonomi yang cerdas dari masyarakat Talaud melawan monopoli VOC.

3. Integrasi ke Jaringan Kekuasaan Kesultanan Ternate

François Valentyn menyimpulkan bahwa Kepulauan Talaud secara formal telah diintegrasikan ke dalam lingkup pengaruh dan kedaulatan mahkota Kesultanan Ternate sejak pertengahan abad ke-17 (sekitar tahun 1640 atau lima puluh hingga enam puluh tahun sebelum Valentyn menulis karyanya). Integrasi politik ini diperkuat oleh dokumen tata pemerintahan masa Sultan Mandarsyah di Ternate yang bersekutu dengan VOC. Melalui payung hukum Ternate inilah, VOC mendapatkan legitimasi formal untuk menancapkan kuku kekuasaannya dan melakukan intervensi politik atas kepulauan di perbatasan utara tersebut.

 

 

BAB VI: DINAMIKA GEREJA KOLONIAL, INSIDEN KRIMINAL LOKAL, DAN MISTERI LALOUEGA

1. Hambatan Penginjilan dan Laporan Kegagalan Infrastruktur (1701)

Upaya kristenisasi yang didukung oleh VOC di Talaud berjalan sangat lambat dan sporadis. Tokoh misionaris seperti Pendeta Jacobus Montanus sempat melakukan kunjungan rohani pada akhir abad ke-17, namun kunjungan para pendeta ke Talaud umumnya tidak teratur karena faktor cuaca buruk dan jarak yang terisolasi. Kehadiran rohaniwan biasanya hanya bertahan singkat untuk keperluan pembaptisan massal, inspeksi gerejawi sekilas, dan pencatatan jemaat.

Pada tahun 1701, Fiscaal (Jaksa Kolonial) Daniel Fiers dan Geheim-Schrijver (Sekretaris Rahasia) Joannes de la Fontaine melakukan inspeksi komparatif di Talaud. Dalam laporan resminya, mereka mengumumkan kekecewaan mendalam karena tidak menemukan satu pun sekolah Kristen yang mapan di wilayah permukiman Lirong maupun pulau lainnya. Hambatan utama penginjilan ini berakar pada keragaman bahasa lokal Talaud yang sangat kompleks, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pengantar teologis kolonial. Di sisi lain, perhatian VOC sering terpecah akibat ambisi memburu komoditas emas di Mangindanao, sehingga mengabaikan pembangunan infrastruktur sosial di Talaud.

2. Skandal Penculikan oleh Kriminal Eropa (1705)

Kewibawaan politik penguasa lokal Talaud diuji kembali pada tahun 1705 melalui tindakan kriminal yang dilakukan oleh dua orang Eropa bernama Sebastiaan Kelder dan Abraham Stuit. Tanpa mengindahkan hukum adat dan persetujuan para penguasa setempat, Kelder dan Stuit nekat melakukan aksi penculikan massal terhadap sekitar enam puluh orang penduduk lokal Talaud. Korban penculikan tersebut terdiri atas lapisan masyarakat miskin yang tidak memiliki perlindungan politik kuat, serta sejumlah budak domestik.

Tindakan sewenang-wenang ini memicu gelombang kemarahan besar dari para Goegoego dan kepala suku di Talaud. Menunjukkan taji kedaulatan hukum lokal yang masih solid, para pemimpin Talaud berhasil mengepung, menangkap, dan menjebloskan Sebastiaan Kelder serta Abraham Stuit ke dalam penjara lokal. Kedua pelaku dipaksa secara hukum untuk membayar ganti rugi finansial penuh atas segala kerusakan dan trauma sosial yang ditimbulkan. Kasus ini menjadi bukti sejarah penting bahwa para pemimpin tradisional Talaud memiliki ketegasan hukum untuk melawan kesewenang-wenangan bangsa Eropa.

3. Ekspedisi Pelayaran dan Tragedi Kemanusiaan di Pulau Laloega (1694)

Pada akhir abad ke-17, sejarah maritim Talaud diwarnai oleh sebuah peristiwa di mana sekelompok penduduk Talaud hanyut terbawa arus laut lepas sejauh ratusan mil hingga terdampar di pantai Kesultanan Ternate. Peristiwa dramatis yang terjadi sekitar lima belas atau enam belas tahun sebelum penulisan catatan Valentyn ini memicu rasa penasaran geopolitik yang tinggi dari otoritas kolonial Belanda.

• Ekspedisi Oktober 1694: VOC mengerahkan dua kapal perang dari pangkalan Ternate dengan misi melacak tanah asal para korban selamat tersebut dan mencari sebuah pulau misterius bernama Pulau Laloega.
• Kendala Linguistik Komunikasi: Ketika mencoba berkomunikasi, para penerjemah resmi VOC mengalami jalan buntu. Penduduk yang terdampar tersebut berbicara dalam bahasa lokal spesifik yang sama sekali berbeda dari bahasa Melayu maupun bahasa Ternate, mengonfirmasi tingginya diversitas linguistik di kawasan perbatasan tersebut.
• Misi Coenraad van Ottereren dan Tragedi Kanibalisme: Otoritas VOC kemudian menunjuk pejabat kolonial Coenraad van Ottereren untuk berlayar menggunakan kapal kecil guna memulangkan para korban sekaligus memetakan Pulau Laloega. Namun, misi ini berujung pada tragedi kemanusiaan yang mengerikan. Berdasarkan laporan pelayaran yang diterima Valentyn, ketika rombongan ekspedisi van Ottereren mencoba melakukan penetrasi ke wilayah pedalaman pulau, mereka disergap secara masif oleh penduduk lokal yang agresif. Seluruh rombongan dikepung, diserang di tempat, dan tidak ada satu pun personel yang berhasil kembali hidup-hidup ke pantai. Di kalangan pelaut kolonial masa itu, berkembang rumor mistis bahwa para korban tewas tersebut dibunuh dan dimakan dalam ritual kanibalisme penduduk pedalaman, sebuah narasi stereotip yang kerap diproduksi dalam dokumen kolonial abad ke-17 untuk menjustifikasi penaklukan militer.

 

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer (Manuskrip & Arsip Kolonial)

1. Arsip Nasional Republik Belanda (Nationaal Archief), Den Haag:
• Kode Arsip: VOC 1554, No. 12.
• Judul Dokumen: "Log-book of a voyage to Mindanao by sub-merchant Pieter Alsteyn and Ensign David Haak, Oct. 21, 1693 to March 24, 1694" (Folio 56).
2. Valentyn, François. (1724). Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten. Dordrecht: Joannes van Braam.

Sumber Sekunder (Buku & Kajian Jurnal Ilmiah)

1. Laarhoven, Ruurdje. (1987). "The Chinese at Maguindanao in the Seventeenth Century". Philippine Studies, Vol. 35, No. 1, hlm. 31-50. Diterbitkan oleh Ateneo de Manila University (Mengkaji rute perdagangan maritim transit yang melintasi kawasan perairan Sangihe-Talaud berdasarkan laporan Alstein).
2. Heeres, J. E., & Stapel, F. W. (Eds.). (Koleksi Berkelanjutan). Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. Den Haag: Martinus Nijhoff (Memuat kumpulan dokumen perjanjian politik resmi VOC dengan raja-raja Sangihe dan Talaud yang dinegosiasikan oleh Daniel Fiers dan De La Fontaine).
3. Roessingh, M. P. H. (1967). "Dutch Relations with the Philippines: A Survey of Sources in the General State Archives, The Hague". Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia, Vol. 05, No. 2, hlm. 377-407. Quezon City: University of the Philippines (Mengulas instruksi dinas, pelayaran rahasia, dan pemetaan demografis di Kepulauan Talaud oleh para komisioner VOC).