CHARLOTTE SALAWATI

 

Diaspora Nusa Utara :  dari Sangihe CHARLOTTE SALAWATI  (keluarga Daud - Salawati)

Pelopor Pergerakan Perempuan, Wali Kota Perempuan Pertama di Indonesia, dan Pejuang Kedaulatan Nasional serta tokoh perempuan Haluan Kiri.
Salawati Daud, Wali Kota Makassar ke-4
Masa Jabatan, 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

Informasi Pribadi
Lahir ; 20 Maret 1909, Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, Hindia Belanda
Meninggal ; 10 Maret 1985 (Umur 75), Jakarta, Indonesia
Pekerjaan
Aktivis, Politikus, Penulis, Mantan Anggota DPR RI, Dikenal karena Wali Kota Perempuan Pertama di Indonesia, Pimpinan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)
1. Asal-Usul, Latar Belakang Keluarga, dan Klan Salawati
Charlotte Salawati lahir pada tanggal 20 Maret 1909. Catatan administratif populer sering mencantumkan tempat kelahirannya di Tariang Baru, sebuah wilayah di Kepulauan Sangihe (Sangir-Talaud), Sulawesi Utara. Kendati demikian, validitas mengenai kependudukan aslinya di Tariang Baru masih menjadi diskursus historis.
Berdasarkan Buku "Sejarah Kampung Tariang Baru" yang ditukis  oleh Alffian Walukow dan Sutarji Matantu,  namanya tidak ditemukan dalam buku induk Sekolah Dasar Sending Tariang Baru dalam rentang tahun 1909 hingga 1929. Kedua orang tuanya merupakan penduduk asli Kepulauan Sangihe yang membesarkannya di wilayah tersebut sebelum ia memutuskan untuk merantau pada usia 20-an tahun menuju Makassar untuk menempuh pendidikan keperawatan.
Nama "Salawati" merupakan marga tua (fam) yang memiliki akar kultural kuat di kawasan Kerajaan Manganitu, Pulau Sangihe. Selain Charlotte, terdapat beberapa tokoh penting dari klan Salawati di Sangihe, antara lain Pendeta Yahya Salawati (1890–1964) yang lahir di perdusunan Hiung, Kerajaan Manganitu. Beliau merupakan lulusan Sekolah Tinggi Seminari Protestan Depok dan tercatat sebagai Ketua Sinode pertama Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST). Tokoh lainnya adalah bersaudara kembar Erns dan Ernest Salawati yang dikenal sebagai pelopor pendiri grup musik bambu Sangihe sejak sebelum masa kemerdekaan. Meskipun memiliki marga, rentang generasi, dan asal geografis yang sama di Kepulauan Sangihe, belum ditemukan dokumen resmi yang mengonfirmasi keterhubungan silsilah langsung yang spesifik di antara tokoh-tokoh klan Salawati tersebut.
Di perantauan Makassar, Charlotte membentuk keluarga Daud-Salawati setelah menikah dengan seorang pejabat pemerintah sekaligus tokoh gerilya asal Kabupaten Maros yang bernama Daud (dalam beberapa catatan berelasi dengan marga Van Stenus). Melalui pernikahan ini, ia dikaruniai beberapa anak yang di antaranya bernama Abdullah, Hasan Kamal, dan Siti Riwayati.
2. Pergerakan Pasca-Proklamasi dan Kiprah Jurnalistik (1945)
Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi politik di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, memanas akibat pencaplokan oleh tentara Sekutu yang diboncengi oleh NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Struktur pemerintahan Republik Indonesia yang baru dibentuk di bawah Gubernur Sulawesi, Dr. G.S.S.J. Ratulangi (Sam Ratulangi), lumpuh setelah ia dan sejumlah pemimpin Republik ditangkap oleh Belanda. Kondisi vakum kekuasaan ini memicu kemarahan mendalam di kalangan rakyat.
Pada September 1945, bentrokan bersenjata meletus di berbagai titik. Salah satu aksi ikonik dilakukan oleh para pelajar Perguruan Islam Datu Museng yang nekat mengibarkan bendera Merah Putih di lingkungan sekolah mereka. Pergerakan pemuda kemudian dikonsolidasikan dalam wadah Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Manai Sophiaan. Ketika Manai Sophiaan ditangkap dan disekap di markas NICA (Empress Hotel), kemarahan pemuda memuncak. Pada 29 Oktober 1945, para pelajar melakukan penyerbuan berani ke Empress Hotel dan berhasil mengibarkan bendera Merah Putih di sana.
Di tengah pergolakan fisik tersebut, Salawati Daud mengambil garis perjuangan melalui jalur politik dan media massa. Bersama rekan-rekannya di Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), ia mendirikan "Tim Penerangan" yang bertugas mengampanyekan penolakan total terhadap kolonialisme Belanda di seluruh pelosok Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, ia juga memanfaatkan kekuatan literasi dengan menerbitkan majalah khusus perempuan bertajuk Wanita di Makassar pada tahun 1945. Majalah yang terbit dua kali sebulan ini menjadi corong emansipasi dan nasionalisme dengan tiras mencapai ribuan eksampelar. Selain itu, ia juga memimpin majalah Bersatu yang memiliki oplah hingga 2.000 eksemplar, menjadikannya salah satu tokoh pers perempuan paling berpengaruh di Indonesia Timur pada masanya.
3. Perjuangan Bersenjata dan Peristiwa Masamba Affair (1949)
Kiprah Salawati Daud tidak terbatas pada tulisan dan propaganda politik. Ia dikenal sebagai sosok pemberani yang turut memanggul senjata di garis depan bersama pejuang perempuan legendaris lainnya seperti Emmy Saelan. Puncak reputasi militansinya tercatat dalam sebuah peristiwa heroik yang dikenal sebagai Masamba Affair yang meletus di Masamba, Luwu Utara, pada tanggal 29 Oktober 1949.
Peristiwa ini dipicu oleh aksi mogok makan para tahanan politik di penjara NICA sebagai protes atas penembakan mati seorang pejuang lokal bernama Lesangi oleh tentara Belanda. Sebelum melancarkan serangan, Salawati Daud bersama tokoh-tokoh pejuang seperti Hasan Lakallu dan Andi Baso Rahim mengadakan rapat rahasia di sebuah rumah warga bersama para pemuda Masamba, termasuk Muhammadong Daeng Malimpo, Bakri Nantang, dan Kasim Kasmad. Dalam pertemuan tersebut, dirancang sebuah taktik penyerbuan kilat.
Pasukan pemuda melakukan serangan mendadak ke tangsi militer Belanda di Titik Nol Masamba dan berhasil melucuti lebih dari 20 pucuk senjata modern milik musuh. Untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda, mereka juga membakar Gedung Kesenian Onderafdeling Masamba serta merusak fasilitas komunikasi musuh. Puncak dari aksi ini adalah keberhasilan mereka menjebol eks Lapas/Penjara Masamba dan membebaskan para tahanan politik yang berasal dari unsur Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Luwu.
Secara geopolitik internasional, Masamba Affair memberikan dampak signifikan karena terjadi tepat bersamaan dengan berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Peristiwa ini menjadi bukti tak terbantahkan kepada dunia internasional bahwa rakyat Sulawesi tetap setia kepada Republik Indonesia dan menolak pemerintahan boneka bentukan Belanda. Atas kepemimpinannya yang gemilang dalam peristiwa ini, Salawati Daud sangat disegani oleh seluruh elemen pejuang Republik dan namanya kini diabadikan sebagai salah satu jalan utama di Masamba, serta dihormati melalui Monumen Masamba Affair.
4. Menjadi Wali Kota Perempuan Pertama di Indonesia (1949–1950)
Keberhasilan diplomasi KMB memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Pada 27 Desember 1949, pemerintah Republik Indonesia akhirnya berhasil menegakkan pemerintahannya sendiri di Makassar. Atas pertimbangan pengaruh politiknya yang luas, militansi perjuangannya, serta penghormatan yang mendalam dari para pejuang, Salawati Daud ditunjuk menduduki jabatan sebagai Wali Kota Makassar yang ke-4, menggantikan Abdul Hamid Daeng Magassing.
Jabatan ini menorehkan tinta emas dalam sejarah bangsa, di mana Charlotte Salawati Daud resmi menjadi perempuan Indonesia pertama yang menjabat sebagai wali kota, sekaligus wali kota Makassar pertama di bawah naungan resmi pemerintahan Republik Indonesia. Ia mengemban amanah ini hingga 17 Agustus 1950, sebelum akhirnya menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada J.M. Qaimuddin.
Selama masa jabatannya yang singkat namun krusial, Salawati dipercaya oleh pemerintah pusat untuk meredam berbagai pergolakan pasca-perang di Sulawesi Selatan. Salah satu diplomasi paling menantang yang ia lakukan adalah upayanya mengatasi benih-benih pemberontakan yang dipimpin oleh tokoh kontroversial, Abdul Kahar Muzakkar. Beberapa literatur sejarah mencatat bahwa Salawati Daud merupakan salah satu tokoh yang membawa pengaruh pemikiran kiri kepada Kahar Muzakkar. Ketika Kahar mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan terhadap Republik, Salawati secara personal melakukan dialog intensif dan berjuang mati-matian membujuknya agar tetap setia di bawah panji NKRI, meskipun pada akhirnya upaya persuasi tersebut menemui kegagalan.
5. Kiprah Politik Nasional dan Organisasi Perempuan (1950–1965)
Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai wali kota, fokus perjuangan Salawati Daud beralih ke ranah pergerakan perempuan nasional dan politik parlementer di Jakarta. Pada tahun 1950, ia terlibat aktif dalam pembentukan organisasi perempuan nasional bernama Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) dan duduk di dalam jajaran kepengurusannya. Organisasi ini dalam perjalanannya bertransformasi menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), salah satu organisasi perempuan terbesar dalam sejarah Indonesia.
Pada dekade 1950-an, orientasi ideologis Salawati Daud semakin tegas di garis kiri. Ia diakui secara luas sebagai salah satu pionir pembawa pemikiran kiri di wilayah Sulawesi Selatan. Pada Pemilihan Umum pertama tahun 1955, Salawati Daud secara resmi maju sebagai calon anggota parlemen melalui Partai Komunis Indonesia (PKI). Berkat basis massa dan pengaruh politiknya yang mengakar kuat, PKI berhasil meraup suara yang sangat signifikan di wilayah Tana Toraja. Kemenangan ini mengantarkan Salawati terpilih menjadi anggota DPR RI pada tahun 1955, dan sejak saat itu ia menetap di Jakarta.
Di level organisasi, ia dipercaya mengemban posisi strategis sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerwani. Berdasarkan catatan sejarawan Saskia E. Wieringa, Salawati Daud merupakan satu dari enam tokoh inti Gerwani yang berhasil menembus kursi parlemen melalui PKI, bersanding dengan nama-nama besar seperti Umi Sardjono (Ketua Umum Gerwani), Suharti Suwarto, Ny. Mudigdo, Suwardiningsih, dan Maemunah. Selama menjadi anggota parlemen, Salawati dikenal vokal dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak politik, hukum, dan kesejahteraan perempuan Indonesia.
6. Pasca-1965: Penahanan, Kamp Plantungan, dan Akhir Hayat
Peta politik Indonesia berubah drastis pasca-meletusnya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965. PKI beserta seluruh organisasi yang dianggap berafiliasi dengannya, termasuk Gerwani, dituding sebagai dalang di balik peristiwa tersebut dan menjadi sasaran pembersihan massal oleh militer.
Pada tanggal 1 Oktober 1965, setelah menerima informasi yang simpang siur mengenai ketegangan di Lubang Buaya di markas Gerwani, Salawati Daud dengan berani mengendarai sepedanya menuju Gedung Parlemen untuk mencari kejelasan situasi. Namun, di tengah jalan ia dihentikan oleh pasukan tentara. Bersama empat rekan sejawatnya sesama tokoh parlemen dan Gerwani—Umi Sardjono, Ny. Mudigdo, Siti Aminah, dan Dahliar—ia ditangkap dan digelandang ke Markas Kostrad untuk menjalani interogasi intensif selama berhari-hari.
Setelah melalui proses interogasi, Salawati Daud dijebloskan ke Penjara Khusus Wanita Bukit Duri di Jakarta, sebelum akhirnya dipindahkan ke Kamp Tahanan Politik Plantungan di Jawa Tengah. Di dalam jeruji besi, integritas dan jiwa kepemimpinannya tidak luntur. Mengingat rekam jejaknya yang sangat kuat sebagai pejuang kemerdekaan 1945, para sipir penjara menaruh rasa segan dan mengalami kesulitan untuk bertindak semena-mena terhadapnya. Salawati memanfaatkan posisi tersebut untuk menjadi pelindung bagi sesama tahanan politik wanita. Ia secara aktif melakukan intervensi, memprotes penganiayaan, dan memperjuangkan pemenuhan fasilitas kesejahteraan para narapidana, suatu tindakan yang membuatnya sangat dihormati dan dicintai oleh sesama tahanan.
Setelah dibebaskan dari masa penahanan yang panjang, Charlotte Salawati Daud menghabiskan sisa hidupnya di Jakarta. Tokoh pejuang lintas zaman ini mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 10 Maret 1985 dalam usia 75 tahun. Jasadnya dimakamkan di Jakarta, meninggalkan warisan sejarah yang mendalam sebagai salah satu pionir kepemimpinan perempuan dan pejuang kedaulatan di Indonesia.
SUMBER DAN DAFTAR PUSTAKA
1. Buku, Jurnal, dan Tesis Akademik
Wieringa, Saskia Eleonora. (1999). Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI. Amsterdam: KSP Jakarta (Edisi Terjemahan).
Repositori Ilmiah Universitas Gadjah Mada (UGM). Salawati Daud dan Gagasan Tentang Persatuan Nasional Indonesia. Tesis/Disertasi Akademik (etd.repository.ugm.ac.id).
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam: Studi Gerakan Pemuda dan Perempuan di Sulawesi Selatan 1945-1950 (journal.uin-alauddin.ac.id).
Universitas Muhammadiyah Makassar. Studi Peristiwa Masamba Affair Sebagai Bentuk Perlawanan Rakyat Terhadap NICA. Skripsi/Jurnal (digilibadmin.unismuh.ac.id).
2. Dokumen Sejarah dan Publikasi Digital
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari Masa ke Masa (Diakses melalui politik.lipi.go.id).
Yayasan Kelola. Mengemas Sejarah Lewat Lakon Teater: Kisah Perjuangan Perempuan (Diakses melalui kelola.or.id).
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Dokumen Hukum dan Arsip Sejarah Peristiwa Masamba Affair 1949 (Diakses melalui jdih.luwuutarakab.go.id).
Berdikari Online. Salawati Daud, Wali kota Perempuan Pertama Di Indonesia (Diakses melalui berdikarionline.com).
Detik News. Sejarah Gerwis dan Munculnya Gerwani dalam Gerakan Politik Perempuan (Diakses melalui news.detik.com).
Arsip Sejarah Sosial Indonesia. Gedung Perkantoran Pemkot Surakarta dan Struktur Administrasi Kota Sejarah (Diakses melalui sejarahsosial.org).